Palestina (11)

Palestina (11)
Oleh aminuddin



- Ikut Ambil Bagian

Lembaga Arab Center for Social Media Advancement (7amleh) merilis laporan terbaru yang berjudul “Pemetaan Segregasi – Google Maps dan Hak Asasi Manusia Palestina”.

Laporan ini mengungkapkan wawasan baru tentang bagaimana proses pemetaan Google Maps di wilayah Palestina yang hanya melayani kepentingan Israel dan bertentangan dengan komitmen Google terhadap kerangka kerja HAM internasional. Terutama pada representasi geografis dan batas politik yang dibuat oleh Google Maps di Israel dan wilayah pendudukan, termasuk penggunaan istilah dan perencanaan rute oleh Google.

“Google Maps tidak menyertakan istilah pencarian Palestina dan jarang memasukkan nama-nama wilayah Palestina. Sementara pada saat yang sama begitu mudah memasukkan nama dan lokasi yang berhubungan dengan Israel.

Peta-peta itu juga lalai mengungkap ratusan blokade jalan, pos-pos pemeriksaan yang telah didirikan di seluruh Tepi Barat yang melanggar hak kebebasan Palestina untuk bergerak.

Akibatnya, rute Google Maps hanya untuk orang Israel dan pemukim ilegal Israel dan bisa berbahaya bagi orang Palestina,” kata 7amleh dalam pernyataannya, seperti dilansir dari Palestine News Network, Rabu, (19/9) lalu.

Laporan ini menyimpulkan bahwa Google Maps menolak untuk menampilkan perbatasan yang diakui secara internasional, desa dan kota Palestina, pos pemeriksaan dan area terlarang yang membahayakan kehidupan orang Palestina dan mengadopsi kepentingan Israel tentang tata ruang yang bertentangan dengan hukum internasional.

7amleh mendesak Google Maps untuk mengimplementasikan serangkaian rekomendasi untuk hak-hak Palestina.

Dalam siaran pers, 7amleh menyatakan:

Sebagai layanan kartografi global terbesar di dunia, Google Maps memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik global. Ia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional dan untuk menyediakan layanan yang mencerminkan realitas, bukan hanya untuk mengadopsi kepentingan Israel.

Untuk itu 7amleh merekomenda sikan:

1. Palestina diberi nama di Google Maps sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB November 2012, dan bahwa berdasarkan Resolusi 181 Majelis Umum PBB, status internasional Jerusalem harus ditampilkan dengan tepat.

2. Google Maps harus memasukkan semua desa-desa Palestina di lapisan pertama peta mereka dan memberikan tingkat detail yang sama ketika mewakili desa-desa Palestina di Area C.

3. Sesuai dengan Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat dan Pasal 55 Peraturan Den Haag, Google Maps harus merujuk dan membedakan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

4. Sangat penting untuk secara jelas mengacu pada area A, B dan C di Palestina di Google Maps dan Google Maps harus memetakan semua pembatasan gerakan dan jalan-jalan yang diblokade.



 - Kian Mesra

PALESTINA semakin terpinggirkan, dilenakan dan jarang disebut dalam lingkaran resmi Israel. Bahkan permasalahan Palestina telah diabaikan sepenuhnya oleh Gedung Putih pada masa pemerintahan Donald Trump.

Demikian sebagaimana ditulis wakil redaktur Finansial Times, Roula Khalaf dalam artikelnya.

Khalaf mencatat, setelah 25 tahun Kesepakatan Oslo dan jabat tangan antara Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin di halaman Gedung Putih, isu tentang konflik Palestina-Israel semakin dilenakan.

Sebagai gantinya, para pejabat Israel lebih memilih menyoroti hubungan mereka dengan negara-negara Arab yang kian berkembang.

Kedekatan dan rekonsiliasi tampak melenggang, meskipun proses perdamaian selalu menuai kegagalan. Bahkan PM Benyamin Netanyahu baru-baru ini memuji “normalisasi” hubungan tersebut.


Sementara itu, Israel juga senantiasa merayakan setiap langkah kecil seakan sebuah pencapaian besar.

Sebagai contoh dispensasi larangan perjalanan ke Israel melalui langit Arab Saudi, seperti yang diperoleh Air India dari New Delhi ke Tel Aviv melewati langit Saudi.

Sedangkan di Kairo, sentimen anti-Israel masih bergema meskipun ada perdamaian resmi Mesir-Israel. Pada Mei lalu, Kedutaan Israel di sana merayakan 70 tahun berdirinya Israel di hotel Ritz-Carlton.

Terkait Israel-Saudi, Khalaf menyebut kehangatan keduanya sering didorong oleh rasa permusuhan yang sama terhadap Iran. Selain juga adanya dorongan dari Trump yang bertekad membatalkan warisan pendahulunya tentang kesepakatan nuklir Iran.

Terakhir, Khalaf menyebut pengabaian terhadap Palestina adalah langkah berbahaya yang dilakukan penguasa Arab, meskipun mereka punya permasalahan dalam menghadapi musuh yang sama seperti Israel.


- Cabut Visa

 AMERIKA Serikat mencabut visa Duta Besar Palestina Husam Zomlot dan keluarganya usai negara tersebut memutuskan untuk menutup misi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington.

Menurut pernyataan PLO, pihak AS memaksa agar semua karyawan di kantor tersebut menghentikan segala kegiatan, menutup semua rekening bank, dan mengosongkan tempat hingga 13 Oktober mendatang.

Zomlot sendiri membenarkan bahwa pihak berwenang AS telah menutup rekening banknya dan keluarga. Dia pun dituntut agar segera meninggalkan AS. Padahal, visa Zomlot dan keluarga masih berlaku hingga 2020 mendatang.

“Keputusan ini adalah upaya balas dendam untuk memenangkan Zionis-Israel,” kata Zomlot, dikutip dari Haaretz, belum lama ini.

Zomlot sendiri diketahui telah berada di Tepi Barat beberapa minggu belakangan, setelah Presiden Mahmoud Abbas memanggilnya pulang pada Mei lalu sebagai bentuk protes atas keputusan Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

“Seolah-oleh pengumuman penutupan kantor kami di Washington D.C. belum cukup, kini AS melakukan tindakan balas dendam di bawah administrasi  Trump yang penuh kedengkian,” ujar anggota Komite Eksekutif PLO, Dr. Hanan Ashrawi.

“AS berupaya untuk menekan dan memeras warga Palestina ke tingkat yang lebih baru,” lanjutnya.

Sementara itu, sejak informasi ini diturunkan pihak Gedung Putih belum memberikan penjelasan lain selain mengatakan sedang meninjau permasalahan itu.






____
EraMuslim.com