Oleh aminuddin
10. Isu lingkungan dan konservasi sumberdaya alam.
Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten akan membuat areal rawa yang perlu dikonservasi dan areal rawa yang dapat dikembang kan melalui pembangunan harus mendapat porsi yang sesuai.
Hal ini akan menyeimbangkan daya dukung lahan dengan areal pengem bangan yang dapat ditoleransi. Ke bakaran hutan gambut dan lahan rawa, abrasi kawasan wilayah pantai, pengeringan sebagian areal rawa, penebanfan pohon di hutan rawa, penyiapan lahan dengan cara pembakaran, merupakan beberapa contoh isu lingkungan yang tidak ha nya perlu duantisipasi tetapi juga diperlukan upaya-upaya penanggulangannya secara sistematis (Chakkalinggam.et al, 2003)
11. Penduduk asli (lokal), penda tang spontan dan transmigran pemerintah.
Penduduk asli/lokal yang mendiami daerah rawa sejak ratusan tahun yang lalu sudah hidup beberapa generasi di daerah rawa.
Menurunnya daya dukung daerah rawa dan meningkatnya populasi penduduk yang ada termasuk pen datang spontan dan transmigran dengan bantuan dari pemerintah, membuat upaya pengembangan dan pengelolaan daerah rawa semakin kompleks.
Isu sosial budaya juga harus diper timbangkan agar tidak terjadi kon flik sosial (Pramanti, Susanto dan Yazid, 2007).
12. Pembiayaan (APBN, APBD, dana perusahaan swasta, dana masyarakat, hutang atau hibah luar negeri.
Luasnya wilayah yang harus ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota dan terbatasnya sumber dana yang ada memerlukan pendanaan yang lain.
Sumber dana dari pemerintah, swas ta dan masyarakat, BUMN/BUMD, dana hibah, dan peluang peningka tan PAD perlu diupayakan sebagai sumber alternatif pembiayaan pem bangunan. Keterlibatan sektor swasta juga perlu ditingkatkan dengan menciptakan iklim investasi yang mendukung.
13. Ketersediaan data dan informa si serta bantuan teknis.
Pemahaman aparatur pemerintah daerah, institusi perencana, dan anggota masyarakat tentang daerah rawa yang sangat terbatas mengakibatkan tidak cukup kondusifnya penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembangunan di daerah rawa.
Hal ini mengakibatkan terbatasnya atau sering terputusnya program dan aktivitas pengelolaan dan pem bangunan di daerah rawa.
Ketersediaan data dan informasi serta iptek terkait dengan daerah rawa terasa makin dibutuhkan. Ketersediaan data dan informasi yang baik tentang daerah rawa akan menambah pemahaman para pelaku pembangunan sehingga program dan aktivitasnya dapat lebih terarah.
Perguruan Tinggi setempat sangat potensial untuk menjadi Pusat Data dan Informasi ini. (Susanto, 1998a dan 2001).
14. Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
Berbagai satuan kerja pembangunan daerah dengan dukungan sarana prasarana fisik dan sumberdaya manusia yang memadai sebaiknya tersedia cukup untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan kegiatan pemba ngunan di daerah rawa.
Kapasitas kelembagaan pemerin tah kabupaten dan kota yang didu kung oleh kelembagaan di tingkat provinsi dan pusat harus sinergi dan optimal dalam upaya pelayanan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar